Ombudsman RI Perwakilan NTT, Piar NTT Dan Dinas PPO Kota Kupang Kawal PPDB

Laporan Reporter Juven Nitano

Pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik dasar yang menjadi kewajiban pemerintah guna memenuhi serta menyediakan fasilitas sehingga memungkinkan bagi setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Beberapa persoalan yang kerap terjadi setiap tahun pada saat pembukaan tahun pelajaran baru, khusus disekolah-sekolah negeri adalah, membludaknya pendaftar, pungutan bagi siswa baru yang telah diterima atau mendaftar ulang dalam bentuk uang maupun kursi atau meja dengan alasan keterbatasan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi terulangnya berbagai permasalahan tersebut, maka Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton dalam jumpa persnya kemarin mengatakan, pemantauan dan pembukaan pos pengaduan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2013-2014 bertujuan agar memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTT terkait proses penerimaan peserta didik baru.

Selain itu, ombudsman juga menerima laporan atau pengaduan dan menyelesaikan masalah terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sampai dengan proses pendaftaran ulang. Serta memeberikan saran atau rekomendasi kebijakan pada pemerintah semua tingkatatan.

Sehingga Darius Beda Daton berharap, agar bagi siswa, orang tua atau wali yang merasa dirugikan oleh kebijakan sekolah terkait penerimaan peserta didik baru, dapat menyampaikan laporan kekantor Ombudsman NTT, jalan veteran no 4 A, Kelurahan pasir panjang, kota kupang.