Laporan Reporter Juven Nitano
Iklim investasi di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang
hingga kini belum kondusif yang berdampak pada lambannya kemajuan pembangunan
di seluruh NTT, lantaran status lahan yang tidak pasti.
Itu pasalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia Mari Elka Pangestu
bakal membentuk tim penyediaan lahan yang melibatkan berbagai departemen
terkait diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian serta Badan Pertanahan
Nasional dan departemen terkait lainnya unuk memberikan rasa kepastian bagi
investor dalam melakukan investasi di NTT.
Menperaktif Mari Elka Pangestu mengatakan itu dalam forum
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KADIN di aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kamis
(27/6/2013). Selain soal status lahan, ia juga menyebutkan, layanan proses
perijinan untuk investasi yang lamban dan berbelit-belit juga menjadi faktor
penghambat tumbuhnya iklim investasi di NTT. Semua pihak itu, kata dia juga
harus turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat denyut nadi iklim
investasi yang masih lamban di NTT.
Dikatakanya, Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan
(breackthtrough) dan bukan Business As Usual.
"MP3EI dimaksud untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan," katanya.
Mari mengemukakan, terhadap konsepsi logistik dan
koneksifitas nasional, melalui MP3EI Indonesia bertekad untuk segera mungkin
memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Sea Line of Communication
Selat Malaka sebagai aset dan akses keunggulan alamiah logistik global untuk
mempercepat dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas
terutama bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.
Saat ini kondisi perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju
diatas 6 persen secara berkesinambungan dan merupakan negara G20 dengan
pertumbuhan terpesat ke-2. Kehadiran MP3EI diharapkan mampu membawa Indonesia
pada kondisi masa depan sebagai negara maju dalam wujud kekuatan 10 besar dunia
tahun 2030. "Kita targetkan pada 2025 PDB perkapita dapat serta dengan
negara berpenghasilan perkapita sebesar U$$ 16,180 dengan PDB berkisar pada U$$
4,5 triliun,"kata Mari.
Disebutkannya, dengan bertumbuhnya ekonomi nasional maka
kemiskinan dan pengangguran terus berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat
akan terus meningkat. Dalam MP3EI telah diterapkan delapan program utama dan 22
kegiatan ekonomi. Selain itu, ditetapkan enam koridor ekonomi sebagai pusat
pertumbuhan yang harapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di seluruh
wilayah Nusantara.
Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk kedalam Koridor Ekonomi
Bali-Nusa Tenggara (KE bali-NT) yang memiliki tiga sektor ekonomi utama.
Diantaranya pariwisata, peternakan dan perikanan ditambah dua sektor ekonomi
non utama yaitu tambang mineral dan pertanian.
Dijelaskan, investor sektor rill dan infrastruktur provinsi
NTT merupakan yang terendah di Koridor Ekonomi Bali-NT yaitu 28 proyek dengan
nilai investasi Rp 17,735 miliar dari total 118 proyek Koridor Ekonoimi Bali-NT
dengan nilai investasi Rp 204,299 miliar.
Sehingga peluang provinsi NTT dalam percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi Indonesia memerlukan breakthrough komitmen dunia usaha untuk
meningkatkan investasi sektor riil di provinsi NTT
Ketua KADIN Suryo B. Sulisto mengatakan, secara pribadi, ia
akan melakukan investasi di NTT karena berbagai peluang investasi sangat
terbuka di NTT. “Saya sampaikan dalam forum ini bahwa saya pasti melakukan
investasi di NTT,” katanya. Ia menyebutkan, peluang inves di NTT dari aspek
kelistrikan dan transportasi sangat terbuka luas di NTT.
Guubernur NTT Frans Lebu Raya pada kesempatan itu
mengatakan, soal keterbatasan infrastruktur jalan di NTT lantaran pembangunan
jalan dengan status jalan nasional hanya diperbolehkan dengan menggunakan
anggaran dari APBN dan jalan berstatus provinsi dan kabupaten/kota hanya bisa
dibangun dengan sumber dana dari APBD I dan APBD II. “Regulasi ini yang
menyulitkan kami, karena APBD sangat terbatas, sehingga kita harapkan agar
kedepan dalam membangun jalan, tidak lagi membedakan APBN dan APBD,” ujar Lebu
Raya.
Ketua KADIN NTT Ir. Abraham Paul Liyanto mengatakan, agenda
tahunan Rakernas bidang industri pengolahan makanan dan peternakan dari KADIN
merupakan momentum pentingn untuk membahas issue terkini yang sedang
berkembang, serta program kegiatan bersama yang dilakukan dalam rangka
mengkonsolidasikan para pelaku usaha untuk memberdayakan perekonomian Indonesia
terutama pelaku usaha bidang industri makanan dan peternakan daerah.***REN
0 komentar :
Posting Komentar