Bengkel APPeK Gelar Workshop Panduan Pemantauan Pemilu/Pemilukada Berbasis Warga

Laporan Reporter Juven Nitano

Pemantauan proses penyelenggraan pemilu atau pemilukada merupakan sebuah aktifitas untuk melakukan pengamatan secara netral serta mengumpulkan data dan informasi mengenai setiap proses atah tahapan pelaksanaan pemilu atau pemilukada dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan harus dipatuhi sehinnga terciptanya suasana pemilihan yang bebas, bersih dan adil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyelenggaraan pemilu atau pemilukada rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan seperti, tidak terakomodirnya warga masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam daftar pemilih tetap atau DPT, termasuk manipulasi jumlah dan nama pemilih, pembagian kartu pemilih yang dimanipulasi atau tidak secara merata diperoleh para pemilih, terjadinya politik uang atau money politic baik dalam bentuk uang maupun barang serta pelanggaran pada saat pencoblosan dan perhitungan suara.

Untuk mengembangkan aktifitas pemantauan secara partisipatif oleh masyarakat ini, 18 mei kemarin di aula hotel Gajah Mada Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung atau Bengkel APPeK menggelar workshop panduan pemantauan pemilu atau pemilukada berbasis warga sebagai bagian dari program pendidikan pemilih bagi kelompok perempuan marginal diwilayah kota kupang dan kabupaten kupang.

Kegiatan diawali dengan identifikasi pendapat warga atau perempuan marginal melalui foccus group discussion di 10 kelurahan dikota kupang dan 10 desa dikabupaten kupang tentang hal-hal yang menjadi substansi panduan.

Koordinator umum bengkel APPeK Vinsensius Bureni dalam penjelasannya mengatakan, untuk memadukan pemikiran-pemikiran warga dalam hal ini kelompok perempuan marginal tersebut maka akan diidentifikasi pemikiran-pemikiran dari stakeholder lainnya seperti pihak KPU kabupaten atau kota, PANWAS kabupaten atau kota, akademisi, NGO atau LSM serta media massa.

Bureni menambahkan, hasil workshop ini akan menjadi draft awal penyusunan panduan pemantauan berbasis warga yang akan dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada termasuk pilgub NTT putaran ke dua mendatang.

Bureni berharap, workshop ini bisa memotifasi masyarakat dalam hal ini kelompok perempuan marginal untuk bisa mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran pemilu dan pemilukada sejak pelaksanaan proses penentuan pemilih sampai pada waktu pemungutan suara dilaksanakan.